Muzani Tanggapi Isu Reshuffle: Menteri Harus Selaras dengan Visi Presiden Prabowo

Muzani Tanggapi Isu Reshuffle: Menteri Harus Selaras dengan Visi Presiden Prabowo

Isu perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih kembali mencuat di tengah dinamika politik pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang memasuki bulan ketujuh. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menanggapi isu ini dengan menegaskan bahwa para menteri diharapkan bekerja keras dan menyelaraskan langkah mereka dengan visi besar Presiden Prabowo. Pernyataan ini disampaikan Muzani di Jakarta, pada Kamis, 22 Mei 2025, sekaligus menyinggung penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2025 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan, yang dianggapnya sebagai langkah strategis pemerintahan.

Muzani tidak secara eksplisit mengkonfirmasi atau membantah adanya rencana reshuffle dalam waktu dekat. Namun, ia menekankan pentingnya soliditas kabinet dalam mendukung agenda Presiden Prabowo. “Kami berharap para menteri di Kabinet Merah Putih bekerja lebih keras lagi dan selaras dengan langkah-langkah Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya. Pernyataan ini merespons diskusi yang mengemuka setelah sejumlah aktivis reformasi 1998, dalam sebuah sarasehan, mendorong perombakan kabinet untuk memperkuat kinerja pemerintahan.

Latar Belakang Isu Reshuffle

Isu reshuffle kali ini dipicu oleh beberapa faktor. Pertama, kritik dari aktivis seperti Feri Amsari, yang menyatakan bahwa sejumlah menteri, terutama yang dianggap sebagai peninggalan era Presiden Joko Widodo (Jokowi), tidak sepenuhnya mendukung gagasan-gagasan Prabowo. “Bagaimana kita mau akselerasi kalau menteri-menteri ekonominya adalah orang-orang Jokowi yang tidak memperjuangkan gagasan Presiden Prabowo,” kata Feri dalam sarasehan tersebut. Selain itu, filosof Rocky Gerung juga menyinggung perlunya reshuffle untuk memastikan kabinet lebih kompak dan fokus pada visi pemerintahan.

Kedua, dinamika politik dalam kabinet turut memanaskan isu ini. Beberapa menteri disebut merasa tertekan karena gaya kepemimpinan Prabowo yang tegas. Seorang aktivis mengungkapkan bahwa beberapa menteri “gemeteran” saat rapat dengan Prabowo jika ada kesalahan, menggambarkan standar tinggi yang diterapkan presiden. Muzani sendiri tidak membantah adanya tantangan dalam menjaga keselarasan, tetapi ia lebih menyoroti pentingnya dukungan semua pihak, termasuk partai politik di luar koalisi seperti PDI Perjuangan, untuk keberhasilan pemerintahan.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi telah memastikan bahwa belum ada rencana reshuffle dalam waktu dekat, menepis spekulasi yang berkembang pada April 2025. Namun, pernyataan Muzani kali ini menunjukkan bahwa Gerindra tetap membuka ruang diskusi soal kinerja menteri, meskipun tidak menyebutkan nama atau posisi spesifik yang mungkin diganti.

Kontekstualisasi Perpres Nomor 66 Tahun 2025

Dalam kesempatan yang sama, Muzani menyinggung Perpres Nomor 66 Tahun 2025 sebagai salah satu langkah strategis Prabowo untuk mempercepat pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Perpres ini dianggap sebagai wujud komitmen pemerintahan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Menurut Muzani, keberhasilan implementasi kebijakan seperti ini bergantung pada kerja keras dan keselarasan menteri dengan visi presiden. “Kebijakan ini menunjukkan langkah nyata Presiden Prabowo, dan kami berharap semua menteri mendukung penuh,” tambahnya.

Perpres ini juga mencerminkan fokus pemerintahan pada akselerasi proyek infrastruktur strategis, yang menjadi salah satu pilar utama Kabinet Merah Putih. Muzani menegaskan bahwa Gerindra, sebagai partai pendukung utama Prabowo, akan terus memastikan kader dan menteri bekerja sesuai arahan presiden untuk mencapai target-target tersebut.

Isu reshuffle bukanlah hal baru dalam pemerintahan Prabowo. Pada April 2025, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyebut Prabowo meminta menteri “merapatkan barisan” untuk menunjukkan soliditas di tengah tantangan domestik dan internasional. Analis politik Adi Prayitno saat itu menilai arahan tersebut sebagai upaya Prabowo untuk memastikan kabinet tegak lurus di bawah komandonya, tanpa “komando lain” yang merujuk pada spekulasi pengaruh Jokowi. Pernyataan Muzani kali ini memperkuat narasi bahwa keselarasan dengan visi Prabowo adalah prasyarat utama bagi para menteri.

Meski isu reshuffle terus bergulir, Muzani menegaskan bahwa fokus utama Gerindra adalah mendukung keberhasilan periode pertama pemerintahan Prabowo. Dalam acara internal partai baru-baru ini, ia menyampaikan pesan Prabowo agar kader membantu pemerintahan memberikan manfaat besar bagi rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa diskusi reshuffle lebih diarahkan untuk memastikan performa optimal kabinet, bukan sekadar perubahan posisi demi kepentingan politik.

Isu reshuffle Kabinet Merah Putih mencerminkan dinamika politik yang wajar dalam pemerintahan baru. Pernyataan Ahmad Muzani menegaskan bahwa Gerindra ingin menteri bekerja selaras dengan visi Presiden Prabowo, terutama dalam mewujudkan kebijakan strategis seperti Perpres Nomor 66 Tahun 2025. Meski belum ada konfirmasi resmi soal perombakan, tekanan untuk meningkatkan kinerja kabinet terus mengemuka, didorong oleh kritik aktivis dan ekspektasi publik. Bagi Prabowo, soliditas dan loyalitas kabinet menjadi kunci untuk mengakselerasi agenda pemerintahan, dan isu reshuffle mungkin akan terus menjadi sorotan hingga ada keputusan resmi.